MAHFUD MD JAMIN DANA AKAN CAIR 100% PADA 2024
JAKARTA (liputaja.com) – Dana Pemilu 2024 hanya cair 3,68 triliun. Satu komisioner KPU menyampaikan bahwa mereka memahami keuangan negara saat ini.
“Pemerintah hanya mencairkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 3,68 triliun untuk tahun ini. Alokasi tersebut sangat jauh dari permintaan KPU yang sebesar Rp8,06 triliun. Jadi hanya 45% yang cair,” jelas Komisioner KPU Yulianto Sudrajat kepada sejumlah awak media hari ini (9/8/2024).
Ia mengatakan, KPU telah menerima anggaran Rp2,45 triliun pada tahap awal dan menerima sekitar Rp1,24 triliun pada tahap selanjutnya.
“Presiden Jokowi lebih mementingkan proyek nasional ketimbang Pemilu serentak 2024. Makanya anggaran KPU hanya cair 45% dari yang dibutuhkan sebesar Rp 8,06 triliun.”
“Surat Kemenkeu, soal tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp1,24 triliun, sehingga total alokasi anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp3,68 triliun,” ujar Yulianto.
Walaupun demikian ia mengatakan kalau KPU sangat memahami kondisi negara saat ini. Yang mana kini banyak sekali proyek strategis nasional.
“KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional lainnya,” ujarnya.
Tak hanya itu ia juga mengatakan kalau KPU akan memaksimalkan keuangan yang ada.
“Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU,” katanya.
Dalam kesempatan itu pula ia memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat membantu peminjaman atau hibah tanah yang layak untuk dijadikan kantor atau Gudang KPU.
“KPU berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambahnya.
DIJAMIN CAIR
Sementara itu, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memastikan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam agenda Pemilu 2024.
“Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati,” kata Mahfud.
Menindaklanjuti hal ini Mahfud mengundang Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu untuk memastikan anggaran dana Pemilu pada 4 Agustus 2022 yang lalu. (den) editor: mridwan
