Warga Minta DPRD Bentuk Pansus
SEMARANG (liputaja.com) – Sejumlah warga Wadas , Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Mereka datanbg untuk audiensi terkait rencana penambangan di Desa Wadas.
Dalam agenda tersebut, ada 10 perwakilan masyarakat Desa Wadas, anggota DPRD Jawa Tengah, dan beberapa pihak pemerintah lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak hadir. Salah seorang warga Desa wadas mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami warga Desa Wadas kecewa terhadap sikap Pak Gubernur yang sampai saat ini tidak mau lagi bertemu untuk audiensi,” kata Siswanto saat audiensi bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Banggar, Senin (8/8/2022).
“Saat Ganjar ke Wadas kami sambut baik. Kami suguhi duren. Tapi giliran kami datang yang kami hadapi jeruji besi, tidak ada pejabat yang berani temui kami.” (Siswanto, warga Desa Wadas).
Dia menyampaikan, ketika Ganjar Pranowo datang ke Desa Wadas, warga menyambutnya dengan baik. Akan tetapi, beda ketika warga Wadas yang ingin bertemu beliau.
“Ketika pak Gubernur datang ke Wadas kita suguhi duren, buah-buahan. Tapi giliran kita datang ke kantor Gubernur, malah jeruji besi yang kami hadapi. Kita tidak boleh masuk, dan tidak ditemui siapa-siapa,” kata Siswanto.
Ia menambahkan, sampai saat ini warga Desa Wadas masih menentang adanya pertambangan di wilayahnya. Hal tersebut karena rumah-rumah terancam terdampak tambang dan mata pencaharian sebagai petani juga terancam.
JANJI DPRD JATENG
Komitmen mengawal konflik disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Benny Karnadi saat audiensi dengan warga Desa Wadas.
“Kami akan kawal permasalahan ini bersama. Maka, kami minta pendamping hukum untuk menyertakan kajian dampak lingkungan sebagai pembanding hasil riset milik pemerintah,” ujarnya.
Benny Karnadi tak menampik bila permasalahan Desa Wadas ini belum tuntas. Mulai dari indikasi tindak pelanggaran penangkapan, hingga sosialisasi data penambangan kepada warga.
“Kemudian tentang data ini, harus lebih disosialisasikan secara transparan dan melibatkan banyak warga. Karena tadi saya lihat, ada perbedaan (antara warga dan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS), baik Amdal maupun fakta yang menurut warga tak sesuai. Ini perlu disinkronkan,” kata Benny.
Saat audiensi, warga Desa Wadas meminta DPRD Jawa Tengah untuk membentuk Panitia Khusus. Menanggapi hal itu, Benny akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Namun, Ia menegaskan keputusan akhir ada pada pimpinan dewan.
“Nanti akan dilaporkan pembentukan Pansus ke pimpinan dewan dulu. Apakah DPRD bisa menindak lanjuti, atau tidak. Karena ini proyek nasional, kewenangan di pusat,” ujarnya. (gan) editor: gsoewarno
